MELAMPAUI KESEJAJARAN METAFORIS: PEMBACAAN PRAMĀṆAVĀDA ATAS KRISIS KESAKSIAN, PERSEPSI, DAN NALAR KRITIS DALAM TEKNO-OTORITARIANISME ALGORITMIK DI INDONESIA

Abstrak

Kemunduran demokrasi elektoral di Indonesia pasca-reformasi semakin ditandai oleh manipulasi informasi algoritmik yang dijalankan jaringan cyber-troops, namun literatur politik-digital yang ada umumnya berhenti pada analisis ekonomi-politik dan etnografis atas jaringan tersebut, tanpa menjelaskan secara memadai instrumen kognitif apa dalam diri warga negara yang sesungguhnya dirusak sehingga kesaksian palsu dan persepsi rekayasa dapat diterima sebagai sesuatu yang valid. Artikel ini bertujuan mengembangkan kerangka diagnostik epistemologis atas kekosongan tersebut. Dengan metode kajian pustaka filosofis-komparatif (comparative philosophical hermeneutics), artikel ini mempertemukan analisis pramāṇa dalam tradisi Nyāya klasik, yang kemudian diperluas melalui konsep etis-soteriologis dari tradisi Hindu lain seperti Sāṃkhya-Yoga dan Bhagavad Gītā (bukan diklaim sebagai satu doktrin epistemologi Hindu yang seragam), dengan literatur empiris-politik terkini mengenai manipulasi algoritmik di ruang publik digital Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa otoritarianisme algoritmik merusak tiga instrumen epistemik secara sistemik, yaitu śabda pramāṇa (kesaksian otentik), pratyakṣa (persepsi indrawi langsung), dan viveka (daya pilah kritis), yang secara kausal berakar pada kemerosotan watak kekuasaan (āsuric sampad), dan bersama-sama memproduksi bhrānti jñāna (keyakinan keliru), yang kemudian dilembagakan dan terus-menerus diperkuat oleh insentif algoritmik. Kontribusi artikel ini bersifat spesifik, bukan sekadar tematik, di mana kriteria āpta pada śabda pramāṇa mengikat validitas epistemik pada karakter moral pemberi kesaksian (pengikatan normatif yang tidak tersedia dalam teori testimoni analitik kontemporer yang lebih formal), sehingga kerangka ini mampu menjelaskan mengapa disinformasi bersponsor bersifat korup secara ganda, yaitu keliru secara proposisional sekaligus tidak sah secara moral pada level sumbernya. Sebagai implikasi praktis, artikel ini mengajukan rekonseptualisasi literasi kewarganegaraan kritis berbasis viveka-khyāti.