DEMOKRASI INDONESIA: MENGUJI VALIDITAS DALAM TAKARAN FALSIFIKASI POPPER

Penulis

  • Yohanes Baptista Angelino Galus Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

DOI:

https://doi.org/10.25078/sjf.v16i1.4476

Kata Kunci:

Demokrasi Indonesia Falsifikasi Popper Demokrasi Pancasila Kebijakan Publik

Abstrak

Demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat majemuk, menghadapi tantangan signifikan terkait pelemahan nilai-nilai dasarnya, seperti kedaulatan rakyat, partisipasi politik, dan transparansi. Indeks demokrasi Indonesia yang menurun, sebagaimana dilaporkan oleh Democracy Index 2023, mencerminkan masalah seperti korupsi, lemahnya akuntabilitas pemerintah, serta minimnya ruang kritik. Dalam upaya memperkuat demokrasi, teori falsifikasi Karl Popper menjadi relevan sebagai paradigma epistemik untuk mendorong transparansi dan pengujian kebijakan publik secara kritis. Prinsip falsifikasi, yang mengutamakan kritik dan pengujian terhadap klaim kebenaran, selaras dengan demokrasi Pancasila yang menekankan musyawarah untuk mufakat. Tujuan dari penulisan artikel ini ialah menguji validitas praktik demokrasi di Indonesia dalam takaran teori falsifikasi Karl Popper. Metode yang digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  ialah  metode  kualitatif kepustakaan dengan menelusuribuku-buku   sebagai sumberprimer  dan  artikel  sebagai  sumber  sekundernya. Hasil yang ditemukan  dalam  penulisan  artikel  ini  ialah  falsifikasi menegaskan pentingnya kesalahan sebagai sarana koreksi, sehingga kebijakan publik harus selalu terbuka terhadap kritik rasional demi perbaikan berkelanjutan. Namun, praktik demokrasi di Indonesia sering kali terhambat oleh absolutisme ideologi, dominasi doktrin tertentu, dan resistensi pejabat publik terhadap kritik, yang semuanya melemahkan mekanisme deliberasi dan inklusivitas. Oleh karena itu, prinsip falsifikasi dapat berfungsi sebagai alat koreksi epistemologis untuk memperdalam nilai-nilai demokrasi Pancasila, dengan mengarahkan kebijakan pada rasionalitas, partisipasi aktif masyarakat, dan penghormatan terhadap pluralitas, sehingga demokrasi dapat berkembang menuju kematangan yang lebih inklusif dan etis.

Biografi Penulis

Yohanes Baptista Angelino Galus, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

<em>Democracy in Indonesia, particularly in the context of a pluralistic society, faces significant challenges related to the weakening of its core values, such as popular sovereignty, political participation and transparency. Indonesia's declining democracy index, as reported by Democracy Index 2023, reflects problems such as corruption, weak government accountability, and lack of space for criticism. In an effort to strengthen democracy, Karl Popper's falsification theory is relevant as an epistemic paradigm to encourage transparency and critical examination of public policies. The principle of falsification, which prioritizes criticism and testing of truth claims, is in line with Pancasila democracy which emphasizes deliberation for consensus. The purpose of writing this article is to examine the validity of democratic practices in Indonesia in terms of Karl Popper's falsification theory. The method used in writing this article is a qualitative library method by searching for books as primary sources and articles as secondary sources. The results found in writing this article are that falsification emphasizes the importance of error as a means of correction, so that public policy must always be open to rational criticism for continuous improvement. However, the practice of democracy in Indonesia is often hampered by ideological absolutism, the dominance of certain doctrines, and the resistance of public officials to criticism, all of which weaken the mechanisms of deliberation and inclusiveness. Therefore, the principle of falsification can serve as an epistemological correction tool to deepen the democratic values of Pancasila, by directing policies towards rationality, active participation of society, and respect for plurality, so that democracy can evolve towards a more inclusive and ethical maturity.</em>

Unduhan

Diterbitkan

2025-03-31

Terbitan

Vol 16 No 1 (2025)

Bagian

##section.default.title##
Abstrak viewed = 132 times